Suasana pertemuan KTH Mayang Terurai bersama pengurus DPH LAM Riau di Pekanbaru, Senin (29/9/2025).
PEKANBARU – Pengurus Kelompok Tani Hutan (KTH) Mayang Terurai Kepenghuluan Teluk Pulau Hilir, Kec. Rimba Melintang, Rokan Hilir melakukan kunjungan silaturrahmi dengan pengurus Dewan Pimpinan Harian (DPH) Lembaga Adat Melayu Riau (LAM) di Pekanbaru, Senin (29/9/2025).
Rombongan dipimpin langsung oleh Ketua KTH Mayang Terurai, Samsul Umar. Turut mendampingi Datuk Kepenghuluan Teluk Pulau Hilir, Sahril.
Kehadiran mereka diterima langsung oleh Sekretaris Umum DPH LAM Riau, Datuk H. Junaidi Dasa, didampingi Bendaharanya, Datuk Muhammad Fadhli.
Dalam pertemuan itu, KTH Mayang Terurai, mengajukan permohonan dukungan dan restu dari LAM Riau terkait upaya mereka yang berkeinginan mengelola lahan perkebunan kelapa sawit eks PT. Gunung Mas Raya (GMR).
Lahan sawit perusahaan ini sebagian berada di Kepenghuluan Teluk Pulau Hilir dan saat ini telah diambil alih oleh negara karena terindikasi masuk dalam lawasan hutan dan/atau perizinan yang bermasalah.

“Saat ini, kami dari KTH Mayang Terurai sedang berjuang untuk mendapatkan hak kelola resmi dari pemerintah melalui PT. AGRINAS PALMA NUSANTARA agar lahan tersebut dapat dikelola oleh masyarakat Melayu tempatan secara lestari, adil, dan bermanfaat bagi generasi mendatang,” ujar Ketua KTH Mayang Terurai, Samsul Umar.
Dikatakan, permintaan dukungan dari LAM sangat diperlukan, mengingat LAM Riau memiliki peran sebagai penjaga marwah dan peninggalan adat.
“Maka itu, kami memohon dukungan penuh dari LAM Riau, agar kami sebagai masyarakat tempatan mendapat restu dan legitimasi untuk mengelola lahan eks PT. GMR tersebut,” katanya.
Dukungan serupa juga sudah didapatkan dari LAM Kec. Rimba Melintang dan LAM dari Kabupaten Rokan Hilir, termasuk juga dukungan Camat Rimba Melintang.
Atas permohonan dukungan tersebut, mendapat sambutan positif dari Sekretaris Umum DPH LAM Riau, Datuk H. Junaidi Dasa.
Menurutnya, memang sudah sepantasnya lahan-lahan perkebunan sawit sitaan Satgas PKH, dapat dikelola dengan baik oleh kelompok masyarakat tempatan.
“Kita siap memberi dukungan sepanjang memang memenuhi syarat dan ketentuan berlaku. Sehingga ekonomi masyarakat tempatan bisa terbantu,” katanya. (ksi)