Pesisirnasional.com Dumai — Kedatangan Presiden Joko Widodo dan rombongan Kota Dumai tidak dimanfaat kan Pemerintah Kota Dumai untuk mengurusi beberapa masalah lokal.
Menurut Budi Agus Tokoh Pemuda Dumai Pemko Dumai tidak memiliki kesiapan dalam menyampaikan persoalan penyelesaian yang dihadapai masyarakat, lahan konsesi ex-PT Caltex Pacific Indonesia yang kini dikuasai PT Pertamina Hulu Rokan.
Agus menjelasakan, lahan tersebut dulunya milik warga dan sudah pernah diberikan ganti rugi oleh negara, namun belum dilunasi seluruhnya
“Saya kecewa, kenapa Pemko Dumai dalam hal ini Walilota H Paisal tidak menyampaikan tanah konsesi yang sekarang dimiliki oleh PT Pertamanina Hulu Rokan (PHR ) dengan Presiden Jokowi dan Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono. Padahal permasalahan itu sudah puluhan tahun. Dan semua orang di Dumai sudah tahu itu,” ungkap Wakil Ketua PDI-Perjuangan Dumai, Agoes Budianto, Sabtu (1/6).
“Sudah puluhan tahun tanah konsesi yang bermasalah itu tidak jelas statusnya hingga kini.
Agus sangat kesal, Paling tidak ada pernyataan dari Presiden dan Menteri ATR/BPN soal itu. Bukan hanya melihat-lihat kantor BPN saja,” jelas
Agoes.Banyaknya masalah lokal Dumai yang tidak disampaikan Pemko Dumai ke Presiden Jokowi. Antara lain, Jembatan Sungai Mesjid yang hampir runtuh dan sudah lama mangkrak, sehingga menimbulkan kemacetan panjang dan bahkan berhari-hari, apalagi jalan tersebut merupakan satu-satunya jalan menuju akses ke kawasan industri Lubuk Gaung.
Ditambah lagi , Warga masyarakat juga menggunakan akses jalan tersebut, ini sebagai bukti nyata bahwa pemerintah kota Dumai memperlihatkan ketidak mampuan menangkap keinginan Masyarakat Dumai,
Kekesalan Agus terhadap pemerintahan ini setelah meliat kondisi jalan yang Sangat berbahaya, ancaman banjir rob akibat turap pantai Dumai jebol menambah sederetan dugaan, bahwa pemerintah kota dumai sangat bobrok dan tidak memiliki kemampuan.
Dengan buruknya kemampuan berpikir ide, gagasan, dan eksekusi pemerintah Pemko Dumai menimbulkan terpuruknya kondisi masyarakat yang semakin hari semakin sulit.
“Sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan Pemerintah Pusat untuk kota Dumai, tetapi oleh karena Pemko Dumai tidak cerdas mensiasatinya untuk menci ptakan peluang membuat pembangunan Dumai begini-begini saja.
Terkait Tambahan Dana Bagi Hasil Migas yang ratusan miliar pun tak jelas ujung nya untuk kemaslahatan dumai, tutup agus ( Red pnn)
