MERANTI (pesisirnasional.com)- Akibat ulah oknum Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hasrat Jaya Tanjung Kulim, Apizan yang hingga kini tidak tau keberadaannya dan diduga tilap dana BUMDes sebesar Rp. 110.000.000,- membuat tanda tanya dan disesalkan oleh Pemerintah setempat.
Dimana seharusnya uang Negara bisa digunakan dengan baik sesuai program dan dapat dijadikan perputaran ekonomi masyarakat ditengah Pandemi Covid-19 ini, namun parahnya dana tersebut diduga pengelolaannya tidak tepat sasaran dan disinyalir hanya seperti diproyekkan.
Demikian disampaikan Camat Merbau, Abdul Hamid SThI MM saat dimintai tanggapan terkait hal tersebut, Senin (22/6/2020) di Teluk Belitung. Dikatakannya, untuk masalah BUMDes Tanjung Kulim itu kita sebagai Pemerintah Kecamatan Merbau sangat menyesal dengan ulah oknum Direktur BUMDes yang tidak transparan dalam mengurus dana tersebut.
Tentu masalah ini menjadi pelajaran bagi seluruh Kepala Desa khususnya pengurus BUMDes di desa masing-masing se Kecamatan Merbau untuk mengambil hikmahnya. Sehingga kita berharapkan jangan sampai ada lagi Desa lain yang mengalami kasus sama seperti di Desa Tanjung Kulim saat ini, kelola lah uang Negara itu dengan maksimal dan jangan malah dibuat seperti uang pribadi pula, ucap Abdul Hamid penuh kesal.
Orang nomor satu di Pemerintahan Kecamatan Merbau tersebut menuturkan, seharusnya melalui anggaran BUMDes ini sangat tepat dikelola dengan baik sebagai salah satu potensi peningkatan ekonomi masyarakat ditengah Pandemi Covid-19 ini, sebab dengan program tersebut berjalan baik tentu membuka peluang pekerjaan dan sedikit banyaknya warga setempat bisa terbantu dalam meringankan beban mereka. Kita minta apapun bantuan Pemerintah itu mulai dari Pusat maupun Kabupaten laksanakan lah sesuai dengan aturan yang ada, kalau tidak rugi kita jadinya.
Mantan Camat Tebing Tinggi itu juga menilai, Kades Tanjung Kulim ini kita fikir dalam antisipasi atau menyelesaikan masalah di Desanya selama ini seperti tidak ada kesadaran untuk itu, kalau dia berniat untuk menyelesaikan tentu tidak ada kendala dalam pengelolaan anggaran di Desanya. Apa lagi selama ini mulai Camat yang lama hingga saya menjabat sudah sering kita lakukan pengawasan dan pembinaan yang lebih terhadap Kades Tanjung Kulim itu, bahkan sampai pihak PMD pun turun langsung ke Desa Tanjung Kulim dalam melakukan pengawasan dan pembinaan tersebut secara langsung, bebernya.
Untuk itu kita berharap kepada pihak berwenang dapat membantu mengusut tuntas masalah BUMDes dan lainnya di Desa Tanjung Kulim ini, agar uang Negara tersebut bisa diselamatkan dan teralisasi dengan baik untuk kepentingan Desa nantinya, ungkap Camat Abdul Hamid.(Andi)
