Zul AS Korban Mafia Anggaran ?

Oleh : Ahmad Maritulius SE.

Ketua Komite Reformasi Masyarakat Dumai ( KRMD )

” DERITA PEJABAT DAERAH.”

DUMAI ( Pesisir Nasional ) SUDAH Menjadi rahasia umum, menarik APBN ke daerah gampang-gampang susah. Butuh koneksi atau jaringan, agar anggaran bisa di dapatkan. Peluang ini pula yang acap kali dimainkan oleh mafia anggaran. Mereka memanfaatkan kedekatannya dengan pusat kekuasaan atau kementerian. Salah satunya menggolkan proposal yang diajukan oleh pemerintah daerah.

Untuk jasa mereka itu jelas tidak gratis. Setiap anggaran yang mereka perjuangkan, ada hitung-hitungan persenan. Makin besar angka proposal yang diajukan, maka makin besar pula uang yang mereka dapatkan. Pembayaran uang jasa itu tergantung kesepakatan. Bisa di depan, bisa di belakang. Setelah ada kesepakatan mereka baru jalan.

Hebatnya, upaya melalui jalur ini hasilnya tidak pernah mengecewakan. Sebagian besar proposal yang diajukan bisa direalisasikan. Ini juga mungkin yang akhirnya banyak menjebak pejabat daerah. Upaya menarik APBN ke daerah di tempuh melalui jalur yang dianggap mudah. Salah satunya memanfaatkan jasa mafia anggaran agar proposal yang diajukan bisa direalisasikan.

Situasi itu juga mungkin yang dialami oleh Walikota Dumai, H Zulkifli AS. Menyadari minimnya APBD Kota Dumai, Zul AS berupaya mencari tambahan anggaran melalui dana APBN. Anggaran yang diperjuangkan adalah untuk kepentingan pembangunan. Tujuannya, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan daerah Kota Dumai.

Namun, ujung dari perjuangan membuat banyak orang terperangah. Walikota Dumai, H Zulkifli AS ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Mungkin akibat tergiur jalur mudah, Zul AS akhirnya berurusan dengan lembaga anti rasuah.(*)

[contact-form][contact-field label=”Nama” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”Surel” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”Situs web” type=”url” /][contact-field label=”Pesan” type=”textarea” /][/contact-form]