- *DUMAI* – Gelombang penolakan semakin deras. Muhammad Aderman, pengurus salah satu Cabor pemilik suara sah di KONI Dumai, secara resmi mendesak KONI Kota Dumai menunda pelaksanaan Musorkot/Musorkotlub selama 1 bulan.
Desakan itu dilontarkan karena proses pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan/TPP dinilai kangkangi AD/ART KONI dan cacat hukum. Apalagi dari 2 kandidat yang maju, salah satunya adalah PLT Ketua KONI saat ini.
“Dugaan settingan sangat kuat sekali,” tegas Aderman, Kamis (20/8/2026).
Aderman membongkar bahwa TPP yang saat ini berjalan tidak sah.
“Berdasarkan Pasal 37 AD/ART KONI Tahun 2026, TPP hanya bisa dibentuk melalui Forum Musyawarah Kerja Kota atau Muskerkot/Muskerkotsus,” ungkapnya.
Faktanya, lanjut Aderman, yang terjadi di KONI Dumai hanyalah “rapat dadakan” yang tiba-tiba dinaikkan statusnya menjadi Forum Rakor.
“Apalagi hanya sebatas rapat yang tiba-tiba menjadi Forum Rakor. KONI Dumai harusnya taat terhadap AD/ART KONI. Bagaimana mau tertib dan maju jika di awal saja sudah mengangkangi aturan yang ada,” sentaknya.
Selain Pasal 37, Aderman juga menyoroti pelanggaran terhadap:
1. AD KONI Pasal 18: Musorkot adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Harus dijalankan sesuai aturan.
2. ART KONI Pasal 25-27: Pembentukan TPP wajib 60-90 hari sebelum Musorkot, diumumkan, dan anggotanya netral.
“AD/ART itu kitab sucinya organisasi. Kalau itu dilanggar, sampai ke depannya bakal memicu persoalan,” tegasnya
Bagi Aderman ini bukan sekadar soal teknis. Ini soal integritas dan legitimasi kepemimpinan.
“Keputusan-keputusan setelahnya akan selalu dibayangi gugatan. Anggaran, pembinaan atlet, hingga distribusi bantuan, semua bisa dipersoalkan karena ‘rahimnya’ cacat,” paparnya.
Ia menuding Musorkotlub yang dipaksakan justru berpotensi menjadi ajang konsolidasi kekuatan lama untuk mempertahankan kursi.
“Jika tetap dipaksakan, maka Musorkotlub kali ini bukan musyawarah. Itu pemakzulan terhadap aturan sendiri. Dan sejarah akan mencatat, KONI Dumai runtuh bukan karena kalah prestasi, tapi karena kalah oleh arogansi pengurusnya sendiri,” tegas Aderman dengan nada tinggi.
Kritik juga datang dari Anggota DPRD Dumai, H. Hasrizal. Ia menyoroti kinerja TPP yang tidak maksimal.
“Sosialisasi yang dilakukan TPP KONI Dumai tidak maksimal. Banyak yang tidak tahu, dan jadwal pengambilan formulir pendaftaran Calon Ketua hanya dibuka 2 hari. Dua hari untuk pendaftaran di organisasi yang anggotanya tersebar di puluhan Cabor bukanlah efisiensi. Itu pembungkaman,” tegas Hasrizal.
Untuk menyelamatkan marwah olahraga Dumai, Aderman menuntut:
1. Tunda Musorkot/Musorkotlub selama 1 Bulan
2. Bentuk ulang TPP melalui Muskerkot sesuai Pasal 37 AD/ART 2026
3. Buka semua data 52 Cabor ke publik dan kandidat
“Jangan dipaksakan Musorkotlub sepanjang belum mengikuti aturan yang ada,” pungkasnya.
*Red*