Pesisirnasional.com|Dumai – Upaya Pemerintah Kota Dumai bersama BPJS Ketenagakerjaan dalam mencapai target Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) terus digelorakan secara nyata.
Langkah strategis ini diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Agen Perlinsos (Perlindungan Sosial) dan Agen Perisai (Penggerak Jaminan Sosial Indonesia) yang digelar di Aula Dinsos PM, Bagan Besar, pada Kamis (5/11/2026).
Agenda penting ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM) Kota Dumai yang diwakili oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Martalena.
Hadir pula sebagai narasumber, Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Dumai, Muhar Syarif, serta Branch Manager Bank CIMB Niaga Cabang Dumai, Ramon Pranata Aspin.
Dalam sambutannya, Kabid Pemberdayaan Sosial Martalena menekankan, bahwa optimalisasi jaminan sosial hingga ke akar rumput merupakan kunci utama untuk menyejahterakan masyarakat, sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat perlindungan bagi pekerja rentan dan informal.
“Melalui sinergi lintas sektor ini, kita ingin memastikan bahwa perlindungan sosial dapat menjangkau masyarakat secara menyeluruh. Kehadiran Agen Perlinsos dan Agen Perisai di tingkat kelurahan akan menjadi jembatan terdepan agar warga, khususnya para pekerja informal, mendapatkan akses perlindungan yang layak dan tepat sasaran,” ujar Martalena.
Sementara itu, Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Dumai, Muhar Syarif, memaparkan data krusial terkait tantangan perlindungan tenaga kerja di Kota Dumai.
Dari total 69.777 tenaga kerja informal yang ada, baru 18.610 pekerja yang terdaftar, yang berarti masih ada 51.167 pekerja informal (73,33%) yang belum terlindungi dari risiko sosial ekonomi.
Muhar menjelaskan bahwa keberadaan Agen Perisai di setiap kelurahan-sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Wali Kota Dumai-memiliki peran strategis sebagai perpanjangan tangan untuk memberikan edukasi, membantu pendaftaran, serta menjaga keberlangsungan iuran peserta Bukan Penerima Upah (BPU).
Dalam pemaparannya, Muhar juga secara tegas meluruskan kekhawatiran yang kerap beredar di tengah masyarakat terkait bantuan sosial.
“Banyak warga ragu mendaftar karena termakan mitos bahwa memiliki BPJS Ketenagakerjaan akan membuat bantuan sosial (bansos) mereka dicabut. Perlu dicatat dan disosialisasikan dengan jelas, berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 22/HUK/2026, itu tidak benar. Pekerja informal seperti ojek, petani, nelayan, pedagang kecil, dan buruh harian yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan tetap aman dan berhak menerima bansos selama kondisi ekonomi keluarganya masuk dalam kriteria prasejahtera,” ujarnya.
Melalui kolaborasi erat antara Pemko Dumai melalui Dinsos PM, BPJS Ketenagakerjaan, perbankan, dan penggerak di lini masyarakat, akselerasi Universal Coverage Jamsostek di Kota Dumai diharapkan dapat tercapai secara optimal demi mewujudkan visi Dumai Kota Idaman.
Hadir pula sebagai narasumber, Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Dumai, Muhar Syarif, serta Branch Manager Bank CIMB Niaga Cabang Dumai, Ramon Pranata Aspin.
Dalam sambutannya, Kabid Pemberdayaan Sosial Martalena menekankan, bahwa optimalisasi jaminan sosial hingga ke akar rumput merupakan kunci utama untuk menyejahterakan masyarakat, sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat perlindungan bagi pekerja rentan dan informal.
“Melalui sinergi lintas sektor ini, kita ingin memastikan bahwa perlindungan sosial dapat menjangkau masyarakat secara menyeluruh. Kehadiran Agen Perlinsos dan Agen Perisai di tingkat kelurahan akan menjadi jembatan terdepan agar warga, khususnya para pekerja informal, mendapatkan akses perlindungan yang layak dan tepat sasaran,” ujar Martalena.
Sementara itu, Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Dumai, Muhar Syarif, memaparkan data krusial terkait tantangan perlindungan tenaga kerja di Kota Dumai.
Dari total 69.777 tenaga kerja informal yang ada, baru 18.610 pekerja yang terdaftar, yang berarti masih ada 51.167 pekerja informal (73,33%) yang belum terlindungi dari risiko sosial ekonomi.
Muhar menjelaskan bahwa keberadaan Agen Perisai di setiap kelurahan-sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Wali Kota Dumai-memiliki peran strategis sebagai perpanjangan tangan untuk memberikan edukasi, membantu pendaftaran, serta menjaga keberlangsungan iuran peserta Bukan Penerima Upah (BPU).
Dalam pemaparannya, Muhar juga secara tegas meluruskan kekhawatiran yang kerap beredar di tengah masyarakat terkait bantuan sosial.
“Banyak warga ragu mendaftar karena termakan mitos bahwa memiliki BPJS Ketenagakerjaan akan membuat bantuan sosial (bansos) mereka dicabut. Perlu dicatat dan disosialisasikan dengan jelas, berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 22/HUK/2026, itu tidak benar. Pekerja informal seperti ojek, petani, nelayan, pedagang kecil, dan buruh harian yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan tetap aman dan berhak menerima bansos selama kondisi ekonomi keluarganya masuk dalam kriteria prasejahtera,” ujarnya.
Melalui kolaborasi erat antara Pemko Dumai melalui Dinsos PM, BPJS Ketenagakerjaan, perbankan, dan penggerak di lini masyarakat, akselerasi Universal Coverage Jamsostek di Kota Dumai diharapkan dapat tercapai secara optimal demi mewujudkan visi Dumai Kota Idaman.
