Mon. Apr 22nd, 2024

PesisirNasional.com – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto mendorong dinas kesehatan (dinkes) menganggarkan insentif bagi tenaga kesehatan (nakes) yang ikut menangani Covid-19.

Dia mengaku sedikit kecewa kepada dinkes karena baru menganggarkan insentif nakes dalam APBD Perubahan 2021. Karena, sebelumnya insentif nakes rencananya dialokasikan pada perubahan parsial APBD pada triwulan kedua 2021.

“Tapi saat pembahasan kebijakan umum perubahan APBD, justru baru mau dianggarkan sekitar Rp60 miliar untuk sampai Desember 2021,” katanya, Selasa (28/9).

Rudy menerangkan, insentif nakes merupakan skala prioritas dalam penganggaran, mengingat peran mereka dalam penanganan Covid-19. Namun, sejauh ini Pemkab Bogor baru menganggarkan insentif nakes hingga April 2021.

“Makanya ini harua diprioritaskan. Kalau defisit ya lihat skala prioritasnya. Mana yang lebih penting, insentif nakes yang benar-benar berjuang atau proyek infrastruktur,” tegas Rudy.

Pemkab Bogor, telah mencairkan insentif nakes hingga Februari 2021 sebesar Rp34,8 miliar. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Ade Jaya Munadi menjelaskan, pencairan yang sudah dilakukan untuk pemberian insentif di bulan Januari dan Februari 2021.

Dia menjelaskan, besaran insentif yang diberikan untuk dokter spesialis Rp7,5 juta, dokter umum atau gigi Rp5 juta, bidan atau perawat Rp3,75 juta dan tenaga kesehatan lainnya Rp2,5 juta.

“Untuk tahun ini, insentif dibebankan ke pemerintah daerah. Kalau tahun 2020 kan anggarannya disiapkan dari Kementerian Kesehatan langsung,” kata Ade Jaya.

Peralihan pemberian insentif dari Kementerian Kesehatan ke Pemkab Bogor ini, berdampak pada besaran insentif kepada para nakes. Jika pada 2020 dokter spesialis mendapatkan Rp15 juta, dokter umum atau gigi Rp10 juta, bidan atau perawat Rp7,5 juta dan tenaga kesehatan lainnya Rp5 juta.

“Untuk 2021 ini, Kementerian Dalam Negeri minta setiap pemda mencairkan insentif nakes itu minimal 50 persen dibanding tahun lalu atau menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” jelas Ade.

Selain itu, BPKAD Kabupaten Bogor pun telah mencairkan insentif vaksinasi sebesar Rp4,8 miliar dengan besaran honor Rp500 ribu.

“Kita juga sudah cairkan pembayaran insentif untuk bulan November 2020 sekitar Rp18,6 miliar. Anggaran ini sumbernya dari Kemenkes yang masuk ke kas daerah di akhir Desember 2020 yang kemudian kita anggarakan di 2021,” jelas Ade.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Mike Kaltarina mengakui jika ada keterlambatan dalam pemberian insentif nakes. Namun, hal itu lebih disebabkan faktor teknis seperti verifikasi penerima yang harus akurat.

“Anggarannya ada. Tapi memang verifikasinya yang agak lama. Karena kami verifikasi sesuai yang diajukan oleh RSUD maupun puskesmas. Kalau ada kesalahan ya kami minta perbaiki dulu. Harus faktual juga penerimanya,” kata Mike.

Pemberian insentif 2021 baru dilakukan pada Januari dan Februari. Sementara untuk Maret, kata Mike saat ini masih dilakukan proses verifikasi dari data nakes yang diajukan RSUD dan puskesmas.

Dia mengungkapkan, untuk Januari dan Februari itu pemberian insentif mencakup 4.258 nakes. Dari empat RSUD sebanyak 2.997 orang dengan nilai sekitar Rp11,1 miliar dan puskesmas 1.261 orang dengan nilai sekitar Rp4,41 miliar.

“Saya harap teman-teman tenaga kesehatan bersabar untuk pemberian insentif ini. Kita terus coba percepat verifikasinya dan saya pastikan uangnya sudah ada. Kalau verifikasi selesai, langsung ditransfer ke rekening,” katanya. [fik]

Sumber: Merdeka

By redaksi