Tue. Jun 25th, 2024

MERANTI (pesisirnasional.com)- Komisi II DPRD Kepulauan Meranti sangat kecewa dan menyayangkan sikap dari pihak Sub Unit Layanan Pelanggan (ULP) PLN Teluk Belitung untuk wilayah Kecamatan Merbau dan Kecamatan Tasik Putri Puyu yang tidak hadir saat diundang pertemuan hearing bersama sejumlah Perusahaan pada Selasa (29/6/2021) kemarin di Desa Bagan Melibur.

“Kita atas nama Komisi II DPRD Meranti sangat kecewa terhadap pimpinan PLN Teluk Belitung yang tidak menghargai undangan kita untuk hearing bersama. Padahal sebelumnya kita sudah memasukkan surat kepada mereka,” ucap anggota Komisi II DPRD Meranti, Dedi Yuhara Lubis dalam hearing.

Sekretaris Partai Hanura Meranti tersebut mengaku, sebelum hearing dilaksanakan, pihaknya sudah menelpon pimpinan terkait. Namun, yang bersangkutan beralasan tidak bisa menghadiri undangan hearing dikarenakan sedang berada di Desa Bandul pada hari yang sama untuk melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat setempat.

“Menurut kami alasan ini sengaja dibuat-buat untuk menghindar. Awalnya sehari sebelum rapat saat dikonfirmasi yang bersangkutan bersedia, tapi kenyataanya dia tidak hadir saat rapat,” beber Dedi dengan nada kecewa.

Dijelaskannya, hearing atau rapat dengar pendapat itu dilakukan mengingat adanya laporan persoalan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat Pulau Padang pada umumnya, khususnya di Desa Bagan Melibur, Kecamatan Merbau.

Seperti menyoroti hal-hal yang disampaikan oleh beberapa perangkat desa dan tokoh masyarakat Desa Bagan Melibur terkait persoalan listrik setempat. Diantaranya, listrik sering mati secara tiba-tiba, kemudian kabel jaringan PLN yang tidak memenuhi standar.

Bahkan, masyarakat menyampaikan bahwa mereka secara swadaya membeli kabel untuk aliran listrik dari tiang ke tiang, hingga sampai ke rumah. Parahnya lagi, pengakuan dari masyarakat setempat bahwa pihak Sub ULP PLN disana mengatakan untuk desa Bagan Melibur ini belum layak untuk dialiri listrik.

“Kita mempertanyakan apa maksud ucapan belum layak untuk dialiri listrik oleh PLN di wilayah ini kepada masyarakat tersebut. Jawaban seperti itu saya pikir melukai hati masyarakat. Apakah masyarakat disana tidak berhak mendapatkan pelayanan kelistrikan?,” tegas politisi Hanura itu.

“Dalam hal ini kami tentunya tidak akan tinggal diam. Jika pimpinan wilayah Merbau dan Tasik Putri Puyu tersebut tidak bisa menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kata-katanya itu, maka persoalan ini akan kita bawa dan kita sampaikan ke PLN Wilayah Riau,” ungkapnya.

Saat pertemuan, Darwin Siregar, salah seorang tokoh masyarakat Desa Bagan Melibur mengatakan, bahwa masyarakat sudah pernah mempertanyakan langsung ke pengelola PLN setempat perihal penyambungan listrik di wilayah tersebut. Namun, jawaban yang mereka terima dinilai sangat mengecewakan.

“Kami sudah pernah tanya. Tapi, jawaban dari pihak PLN waktu itu mengatakan bahwa tempat kami belum layak dialiri listrik,” ungkapnya di hadapan legislator.

Lebih lanjut, ditambahkan legislator asal Dapil IV, Basiran SE MM disaat hearing tersebut mengatakan, bahwa DPRD Meranti akan kembali mengundang hearing pihak-pihak terkait yang berkompeten dalam menyelesaikan keluhan masyarakat setempat terkait kondisi listrik.

“PLN seakan tidak menghargai kami. Kami datang hearing ini semata-mata untuk kepentingan masyarakat. Malah mereka tidak datang, malah diwakili petugasnya yang tidak berkompenten menjawab. Nanti kita akan kembali mengundang mereka untuk hearing,” tegas Basiran yang juga didampingi anggota Komisi II lainnya, Muhamad Sfafii disaat pertemuan.

Kepala Unit Layanan Pelanggan (ULP) PLN Teluk Belitung, Krismantoro saat dikonfirmasi, Rabu (30/6/2021) terkait masalah tersebut mengatakan, bahwa tidak ada niat menghindari pertemuan dengan Komisi II. Sebab, sebelumnya mereka juga sudah ada janji bersama masyarakat di Desa Bandul untuk menyelesaikan persoalan kelistrikan.

“Saya bukan menghindar, saya sudah terlanjur janji dengan masyarakat Desa Bandul terkait hal yang sama. Saya juga kejar-kejar waktu agar bisa ketemu sama Komisi II. Jadi, saat sampai di Belitung, jam 12 lewat, itu sudah selesai. Saya tunggu juga, karena informasi dari petugas ada peninjauan di Ponder. Saya juga pengen jumpa, ingin tahu persoalannya seperti apa,” jawabnya.

Menyinggung soal pernyataan dari pengelola PLN setempat terkait Dusun Ponder Desa Bagan Melibur belum layak dialiri listrik, Krismantoro menyangkalnya. Kata dia, pihaknya tidak ada menyampaikan seperti itu.

“Mungkin statmennya sebelum-sebelum saya gitu. Karena menurut saya seluruh masyarakat memang hak dia mendapat pelayanan listrik. Jadi, apa yang menjadi kekurangan, kita sampaikan ke unit kita. Soal layak atau belum, misalnya disuatu lokasi itu belum ada jaringannya, contohnya jaringan SKUTM. Istilahnya jaringan induknya. Dalam aturannya tak bisa juga, kayak SKU deret,” jelas Krismantoro.

Terkait masukan dari hasil hearing Komisi II DPRD Meranti, pihak UPL PLN Teluk Belitung akan segera mungkin menyelesaikan sejumlah persoalan tersebut, dan Ia mengakui untuk seringnya terjadi listrik mati mendadak memang sebagian besar diakibatkan banyaknya hewan monyet yang berkeliaran di sejumlah wilayah Desa se Kecamatan Merbau dan Tasik Putri Puyu.

“Untuk di Dusun Ponder dalam waktu dekat akan kita lakukan survey ulang kembali guna mengumpulkan datanya dan diajukan secara teknis ke Selatpanjang, setelah itu apapun keputusannya nanti tetap akan kita sampaikan kepada publik melalui bapak. Terkait adanya terjadi listrik mati mendadak itu tidak dapat dipungkiri dengan kondisi wilayah di Merbau dan Putri Puyu memang banyak hewan monyet yang sampai sangkut di jaringan kita, namun tim kita dilapangan pasti siap siaga secepat mungkin mengatasi hal itu dan hidup kembali,” ungkapnya.(Andi)

By Andi