PesisirNasional.com – Tim Jam Pidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan (Sumsel) kembali memeriksa 11 saksi terkait tindak pidana korupsi pembelian gas bumi oleh Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan, yang terjadi di tahun 2010-2019.
“Rabu, melakukan pemeriksaan terhadap 11 orang saksi yang terkait dengan Tindak Pidana Korupsi Pembelian Gas Bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan Tahun 2010-2019, yang dilakukan pemeriksaan di Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan,” kata Kapuspenkum Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangannya, Rabu (29/9).
Adapun dari 11 saksi yang diperiksa, terdapat satu saksi ES selaku Mantan Wakil Gubernur Provinsi Sumsel yang diperiksa di Kejati Sumsel. Dia diperiksa terkait Tersangka Alex Noerdin (AN) dan Direktur PT Dika Karya Lintas Nusa (DKLN) sekaligus Komisaris PDPDE Muddai Madang (MM).
“ES selaku Mantan Wakil Gubernur Provinsi Sumsel, diperiksa terkait atas nama Tersangka AN, dan Tersangka MM, diperiksa di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan,” kata Leonard.
Sementara untuk pemeriksaan saksi lainnya yang dilakukan Kejati Sumsel, terhadap MS selaku Mantan Sekda Provinsi Sumsel; IM selaku Mantan Ketua Badan Pengurus PDPDE; AJ selaku Kepala Biro Perekonomian/ Anggota Badan Pengawas PDPDE; S selaku Tenaga Ahli Hukum dan Adin; SR selaku Direktur Operasional; PSY selaku Manager Keuangan PDPDE Sumsel; I selaku Direktur Umum PT Sumsel Energi Gemilang.
Sedangkan, untuk proses pemeriksaan Kejagung diantaranya, WM selaku Direktur Keuangan PT. PDPDE Gas; AUG selaku Mantan Direktur Keuangan PT. PDPDE Gas. Mereka diperiksa terkait transaksi keuangan di PT. PD.PDE Gas, diperiksa di Kejaksaan Agung.
“Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri guna menemukan fakta hukum tentang tindak pidana korupsi yang terjadi pada Perusahaan Daerah (PD) Pertambangan Dan Energi (PDE) Sumatera Selatan,” katanya.
Sebelumnya, Mantan Gubernur Sumatera Selatan dua periode Alex Noerdin (AN) dan Direktur PT Dika Karya Lintas Nusa (DKLN) sekaligus Komisaris PDPDE Muddai Madang (MM). Mereka berdua secara resmi ditetapkan sebagai tersangka, setelah hari ini menjalani pemeriksaan
“Dengan penyidikan tersebut dikeluarkan penetapan tersangka terhadap MM dan AN,” kata Kapuspenkum Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam siaran live melalui akun instagram Kejaksaan Agung RI, Kamis (16/9).
Leonard menjelaskan keterlibatan AN dalam perkara ini adalah yang bersangkutan turut terlibat dalam permainan untuk mendapat alokasi gas dari BP Migas untuk PDPDE Sumsel, demi keuntungan pribadi dengan dalih membentuk PT PDPDE Gas.
“Tersangka AN menyetujui dilakukannya kerja sama antara PDPDE Sumatera Selatan dengan PT Dika Karya Lintas Nusa (DKLN) membentuk PT PDPDE Gas dengan maksud menggunakan PDPDE Sumsel untuk mendapatkan alokasi gas bagian negara,” ujar Leonard.
Sementara, untuk peran dari MM yang menjabat sebagai Direktur PT DKLN sekaligus Komisaris Utama PDPDE serta merangkap Dirut PT PDPDE Gas. Mm menerima pembayaran yang tidak sah berupa fee marketing dari PT PDPDE Gas.
“Tersangka MM menerima lembayaran yang tidak sah merupakan fee marketing dari PT PDPDE Gas,” ujarnya.
Atas perbuatannya mereka berdua dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 3 dan Pasal 18 UU PTPK jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. [ded]
Sumber: Merdeka