Kadis ESDM Riau Sakit Baru Diperiksa 3 Jam Terkait Dugaan Korupsi Bimtes Pertambangan

    BERBAGI

    PesisirNasional.com – Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Riau, Indra Agus diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuantan Singingi (Kuansing) selama tiga jam pada Kamis (23/9).

    Indra Agus diperiksa dalam kasus dugaan korupsi senilai Rp500 juta, kegiatan bimbingan teknis pertambangan dari Dinas Pertambangan dan SDM Kuantan Singingi ke Bangka Belitung 2013-2014 lalu.

    Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi, Hadiman mengatakan Indra Agus datang memenuhi panggilan penyidik pada pukul 09.00 WIB. Hadiman menyebutkan, Indra dicecar dengan 35 pertanyaan dari penyidik Kejari Kuansing tersebut. Namun baru tiga jam pemeriksaan, Indra mengaku tidak enak badan sehingga pemeriksaan terpaksa dihentikan.

    “Sekitar pukul 12.00 WIB, pemeriksaan kita hentikan dan selesai. Karena beliau mengaku tidak enak badan,” kata Handiman kepada merdeka.com.

    Pemeriksaan terhadap Indra Agus ini merupakan buntut dari adanya laporan dari masyarakat terkait dugaan korupsi. Di mana, periode 2013-2014 tercatat kegiatan bimbingan teknis pertambangan dari Dinas Pertambangan dan SDM Kuantan Singingi ke Bangka Belitung.

    “Saat kasus itu terjadi, Indra Agus menjabat Kepala Dinas Pertambangan dan SDM Kuantan Singingi. Kemudian pindah menjadi Kepala Bapeda dan sekarang Kepala Dinas ESDM Provinsi Riau,” kata dia.

    Menurut Hadiman, pada laporan itu dirinci bahwa dalam bimbingan teknis itu tercatat ada dugaan kegiatan fiktif. Nilainya berkisar Rp500 jutaan. Sehingga jaksa langsung menindaklanjuti laporan tersebut.

    Selain Indra Agus, pihak Kejari Kuansing juga telah memeriksa 16 saksi untuk dimintai keterangannya. Para saksi itu merupakan mantan pegawai Dinas Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kuantan Singingi.

    Dalam perjalanannya, telah ada dua terdakwa yakni ED selaku Bendahara Pengeluaran dan AR selalu PPTK di Dinas Pertambangan dan ESDM Kuantan Singingi. Keduanya bahkan telah divonis bersalah.

    “Masing-masing dijatuhi hukuman 1 tahun penjara. Keduanya sudah diberhentikan sebagai ASN pada tahun 2019 begitu keluarnya kebijakan pemerintah terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh ASN,” tandasnya. [gil]

    Sumber: Merdeka