JAKARTA – Keributan yang terjadi di lembaga DPR-RI terkait pembahasan Rapat Dengar Pendapat ( RDP ) blok Rokan di gedung Nusantara I parlemen adalah bukti ketidak percayaan masyarakat Riau terhadap utusan yang Hadir, Hal ini disampaikan Ahmad Maritulius sebagai Ketua pendiri Kota Dumai di Kantor sekretariat KRMD jalan datuk Laksamana Kota Dumai-Riau,10/2/20
Menurut Lius, tidak adanya koordonasi serta sosialisasi yang berkaitan pembahasan blok Rokan di level arus bawah menjadi presden terburuk di era sekarang, utusan-utusan yang ada tidak mampu bersinergi dan menyatu untuk bersatu demi kepentingan Riau, pasalnya utusan yang mengikuti rapat tersebut tidak mendapat pengakuan masyarakat Riau, akibatnya terjadi keributan digedung DPR-RI dan menjadi salah satu contoh bahwa utusan tersebut tidak memiliki legitimasi.
” Sebaiknya harus ada kordinasi yang baik, untuk bisa mengikuti pertemuan di lembaga tersebut, sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan, untuk itu supaya tidak timbul perpecahan harus ada penyelesaiannya agar diwaktu akan datang tidak terjadi seperti ini” tegas Lius.
Seperti dikutip diberita GoNews.co, Memaksa masuk ke dalam ruang rapat Komisi VII DPR di Gedung Nusantara I Parlemen, sejumlah anggota LAM Riau mengaku tidak percaya terhadap perwakilan yang akan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas persoalan Blok Rokan, Riau.
Demikian diungkapkan Panglima Punggawa LAM Riau, Datuk Jhon Dasa Himbalan saat ditemui wartawan.
”Kami tidak percaya kepada siapa pun, baik pemerintah maupun perwakilan LAM yang di dalam. Kami perwakilan LAM Riau, yang terdiri dari lima kabupaten, tempat Blok Rokan berada. Apa-apaan ini, sementara di undangan tidak ada pembatasan peserta, sekarang ketika ada disini, kita dilarang ikut,” ujarnya, Selasa (09/2/2021).
“Harusnya, mereka juga mendengarkan aspirasi kami,” tegasnya.
Ia mengaku sangat kecewa, pasalnya didalam undangan yang mereka terima tidak disebutkan ketentuan tentang pembatasan peserta rapat.
Sebelumnya diberitakan, puluhan perwakilan lembaga adat melayu (LAM) Riau, mendadak mengamuk dan sempat berdebat dengan pihak keamanan DPR.
Mereka tidak diizinkan masuk mengikuti rapat kerja panitia kerja (Panja) Migas, Blok Rokan Riau di Komisi VII DPR bersama Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution, Ketua LAM Riau serta pihak PT. Pertamina dan Chevron Pasific Indonesia.
Kekisruhan itu pecah setelah petugas pengamanan gedung DPR RI membatasi jumlah peserta rapat sesuai daftar nama peserta yang telah diserahkan pada konfirmasi undangan rapat Komisi VII DPR.
Dari pantauan GoNews.co, beberapa Pengaman Dalam (Pamdal) menghampiri mereka dan menjelaskan prosedur rapat. “Mohon maaf pak, yang bisa masuk itu sesuai daftar tamu yang hadir. Jadi sesuai daftar nama yang diajukan ke Kesekjenan,” ujar petugas keamanan tersebut.
Tak puas mendapat jawaban tersebut, sebagian anggota LAM yang hadir dari beberapa Kabupaten di Riau itu pun meluapkan emosinya menggebrak pagar pembatas.
“Ini gedung dibangun dari uang rakyat. Minyak yang kalian sedot selama ini sudah bikin sengsara rakyat Riau,” teriaknya.
Melihat kegaduhan tidak berhenti, Kepala Dinas ESDM Riau, Indra Agus, terlihat keluar dari ruang rapat dan menemui sejumlah Anggota LAM yang protes.
”Tolong sabar, biar kami yang memperjuangkan ini. Jangan bikin gaduh, percaya saja sama perwakilan LAM yang di dalam,” jelas Indra.
“Berapa lama kami menunggu, berapa lama?” tanya Panglima Punggawa LAM Riau, Datu Jhon Daso.***( GoNews.co,/PNN.com, redaksi)