Dumai.Ketua Dewan Pengurus Harian (DPH) Datuk Syahril Abubakar membenarkan wacana pemekaran Riau Pesisir yang disampaikan Mantan Gubernur Riau, Annas Maamun tetapi saat ini rakyat indonesia sedang mengahadapi wabah Pandemi Covid-19.
“Di Tingkat Daerah sudah tak ada masalah sudah ada rekomendasi DPRD Riau, namun kondisi terkini wabah yang masih melanda, kebetulan adapula moratorium soal pemekaran, tidak ada satupun Daerah yang bisa dimekark an. Itu sudah kebijakan Pemerintah Pusat, dan sampai hari ini masih tetap berlaku”. ujarnya kepada awak media Senin (05/10/2020) dikutip dari laman detikNews.
Masih menurut Syahril, pemekaran Riau Pesisir dinilai memang merupakan harapan masyarakat, tetapi dengan perkembangan terakhir infrastruktur di Riau yang semakin baik dengan hadirnya Jalan Tol dinilai tidak perlu tergesa-gesa untuk pemekaran. “Kondisi perekonomian Bangsa kurang baik imbas Pandemi, rasa-rasanya tak perlu kita tergesa-gesalah, kalau soal perjuangan itu ya terus kita laksanakan. Pada kondisi dan momen yang pas nanti silahkan saja, kalau hari ini kondisi Covid-19 bicara politik-politik rasanya kurang elok”. imbuh Syahril.
Hal senada disampaikan Pemprov Riau, melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Riau Yan Prana Jaya menyebut pembentukan Provinsi Riau Pesisir hanya pendapat pribadi Annas. “Riau Pesisir itu omongan Pak Annas, bukan omongan kita itu hanya pendapat pribadi Annas Maamun, ya Post Power Syndrome”. ungkap Yan Prana kepada awak media.
lmbuh Yan Prana “Saat ini Pemprov Riau lebih fokus dalam membangun infrastruktur untuk dapat menghubungkan seluruh Wilayah Kabupaten hingga ke Provinsi tetangga. Dia mencontohkan, saat ini Pemerintah Pusat bersama Pemprov Riau telah membangun Jalan Tol yang menghubungkan Pekanbaru-Dumai sepanjang 131 km”.
“Pekanbaru-Dumai telah menyambung, nanti kita akan menyambung lagi Pekanbaru-Rengat-Jambi, sesudah itu nanti Rantau Prapat ke Dumai, Pekanbaru ke Bangkinang nyambung ke Pangkalan (Sumbar). Tinggal saja nanti interchange Jalan-Jalan Tol yang dibangun itu menuju ke Kawasan lndustri, Kawasan Pertanian, Kawasan Pariwisata yang ada di Riau”. papar Yan Prana.
Selain kedua tokoh tersebut, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Riau Agung Nugroho juga mengomentari isu yang kembali di gaungkan Annas. “Dia menekankan pemekaran Wilayah tak bisa dilakukan asal-asalan. Untuk membentuk Wilayah baru atau memekarkan Wilayah baru tidak bisa asal-asalan”. kata Agung kepada media beberapa waktu lalu..
Agung menilai wacana pembentukan Riau Pesisir ini sebenarnya sudah lama muncul dari Tokoh-Tokoh di Wilayah Rokan Hilir, Bengkalis, Dumai dan Kepulauan Meranti serta Wilayah lain di pesisir Riau. Dia menekankan pemerakan Wilayah harus melalui kajian yang jelas agar tidak merugikan masyarakat. “Bagaimana kajian pembentukan Wilayah Riau Pesisir itu sendiri? tentu harus matang karena kalau tidak akan menyebabkan kerugian dari banyak hal,” tutur Agung.
Menurut Ahmad Maritulius dan juga mengingatkan wacana pemekaran wilayah sudah tidak ada lagi, yang ada hanya lah perjuangan mendorong pemerintah daerah Propinsi Riau untuk segera melaksanakan amanah yang telah menjadi keputusan, sesungguhnya rekomendasi DPRD Propinsi Riau telah dikeluarkan beberapa tahun yang lalu dizaman Gubernur Annas makmun, bahkan sudah dianggarkan.
” Kita mengaminkan dan sependapat atas informasi yang disampaikan Ketua DPH LAM Riau Datuk Sri Syahril Abu bakar, bahwasanya Rekomendasi DPRD sudah keluar, dan ini harus ditindak lanjuti, jika tidak maka pemerintah propinsi Riau yaitu Gubernur Riau Syamsuar Kianati perjuangan Masyarakat Pesisir” tegas Lius
Munculnya pernyataan Annas makmun memberikan cahaya baru terhadap perjuangan pemekaran Propinsi Riau, hal ini disampaikan Ahmad Maritulius dikantor Riau Pesisir beberapa waktu lalu di Dumai sebagai tindak lanjutnya pertemuan akan dilaksanakan hari kamis, sambil membenarkan pertanyaan awak media.
“lya, benar sekali besok (Kamis) kita akan adakan pertemuan disalah satu hotel jalan sudirman kota Dumai adapun pertemuan itu dalam rangka silaturahmi sekaligus menyatukan Visi dan Misi untuk melanjutkan perjuangan yang sudah berjalan, dan kita tidak mempermasalahkan analisa serta pendapat yang muncul dari mana-mana pihak termasuk sekda Propinsi Riau ”
Tambah Lius, perbedaan pandangan sesuatu yang wajar, namun jangan sampai etika serta sopan santun terhadap yang lebih tua dikesampingkan apalagi yang telah berjasa terhadap daerah ini.
” kita mengimbau agar semua komponen masyarakat untuk meghilangkan pengkerdilan terhadap tokoh dan juga mantan Gubernur Riau yang menyebutkan pos power sindrom, sebagai pejabat daerah sebaiknya ada sopan santun, apalagi kita adalah orang melayu Riau menghargai dan menghormati pendahulu kita” . cetus Lius salah satu Tokoh pendiri Kota Dumai tersebut.( Red PN )