DUMAI Pesisir Nasional.com Perjuangan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Riau Pesisir terus bergerak. Para tokoh pejuang menggelar rapat persiapan deklarasi yang dipimpin Oleh Ketua Pejuang Datok Maulana di Sekretariat Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kota Dumai, Kamis (23/10/2026).
Rapat tersebut membahas pemantapan rencana Deklarasi Provinsi Riau Pesisir yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada 10 November 2026 mendatang di Kota Dumai.
Menurut Humas Doni Situmeang Perjuangan DOB Riau Pesisir, deklarasi ini merupakan langkah strategis untuk memberikan semangat dan mempercepat arus bawah agar aspirasi pembentukan provinsi baru segera menjadi perhatian khusus pemerintah pusat.
“Deklarasi ini kami laksanakan sebagai salah satu upaya percepatan arus bawah, agar segera menjadi agenda khusus pemerintah pusat untuk mengarahkan kacamata pusat ke wilayah pesisir Riau ini,” ujar Humas Perjuangan dalam rapat tersebut.
Ia menjelaskan, selama ini pembangunan di wilayah pesisir seperti Dumai, Bengkalis, Kepulauan Meranti, Rokan Hilir dan sebagian Siak dirasakan belum maksimal. Dengan adanya otonomi baru, diharapkan rentang kendali pemerintahan lebih pendek, pemerataan pembangunan lebih cepat, dan potensi besar sektor migas, kelapa sawit, perikanan dan kepelabuhanan bisa dikelola lebih optimal untuk kesejahteraan masyarakat pesisir.
Dalam rapat persiapan di LAM Dumai itu, sejumlah agenda dibahas, mulai dari pembentukan panitia deklarasi, konsolidasi tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat di 5 kabupaten/kota pesisir, hingga penyusunan naskah deklarasi dan penyampaian undangan kepada pemerintah pusat, DPR RI, dan DPD RI.
Panitia juga sepakat akan mengundang LAMR lima kabupaten kota Gubernur Riau, serta seluruh Bupati dan Walikota di wilayah pesisir untuk hadir dalam deklarasi.
Para pejuang menegaskan, gerakan ini murni aspirasi masyarakat bawah yang ingin kemajuan, bukan gerakan politik sesaat. Mereka berharap pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dapat melihat Riau Pesisir sebagai salah satu prioritas pemekaran demi keadilan pembangunan dan menjaga kedaulatan di wilayah perbatasan Selat Malaka. ( Red )
