Deklarasi #2019GantiPresiden, Ini Alasan Polisi tak Berikan Izin

redaksi27 August 201827 August 2018

Kadiv Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Setyo Wasisto

PESISIR NASIONAL, JAKARTA- Aksi dan deklarasi gerakan #2019GantiPresiden di Pekanbaru dan Surabaya tidak mendapatkan izin dari pihak kepolisian. Pihak kepolisian daerah masing-masing pun merasa berhak membubarkan mereka dengan alasan mengganggu ketertiban umum

“Polri menyatakan tegas tidak menerima surat tanda pemberitahuan penyampaian aksi tersebut dan akan dibubarkan karena dapat berpotensi terjadi gangguan terhadap ketertiban umum dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa,” kata Kadiv Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Setyo Wasisto, Ahad (26/8).

Setyo menjelaskan, berdasarkan UU nomor 9 tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat Di Muka Umum, terdapat empat pengecualian. Pengecualian itu yakni mengganggu hak asasi orang lain, mengganggu ketertiban umum, tidak mengindahkan ètika dan moral serta dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

“Sebagian besar masyarakat menolak karena belum masuk masa kampanye,” ujar Setyo.

Menurut Setyo, masyarakat setempat meminta Pilpres 2019 harus diisi dengan kampanye adu cerdas program. “Bukan membuat tagar yg bisa menyinggung yang lain dan potensi konflik. Banyak gelombang penolakan deklarasi tersebut yang dapat mengakibatkan konflik yang merupakan gangguan terhadap ketertiban umum dan memecah persatuan kesatuan bangsa,” jelasnya.

Deklarasi #2019GantiPresiden di Pekanbaru, Riau, sedianya digelar pada Ahad (26/8). Salah satu tokoh gerakan, Neno Warisman mengaku sudah tiba di Pekanbaru sejak Sabtu sore pukul 15.00 WIB. Namun, ia tertahan persis di depan gerbang keluar Bandara Pekanbaru.

Pada Sabtu siang hingga sore ada massa melakukan aksi pengadangan untuk menolak kedatangan Neno. Massa tersebut membentangkan beberapa spanduk bertuliskan “Tolak Deklarasi Ganti Presiden” pada ruas jalan pintu keluar bandara.

Pada tempat itu juga terlihat aparat TNI dan Polri menutup akses massa masuk bandara. Pada saat aksi berjalan sekitar pukul 17.00 WIB, terjadi keributan antara massa dan pihak keamanan. Massa tersebut kemudian tak terlihat lagi pada sore.

Kemudian muncul massa lainnya mendesak aparat kepolisian untuk membiarkan Neno keluar dari bandara. Aksi massa kedua itu berlangsung hingga kira-kira pukul 19.00 WIB dan massa pergi dari bandara, sementara pihak keamanan masih berjaga.

Kemudian massa kembali lagi menjelang pukul 22.00 WIB dan meminta Neno diberikan akses keluar bandara. Hingga akhirnya, diketahui Neno sudah dipulangkan, sebagian massa sudah ada yang bubar dan pihak kepolisian masih tetap berjaga.

Neno akhirnya dipulangkan dari Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. “Akhirnya memang dilakukan pemulangan, saya sudah menuju pesawat,” katanya dalam video kirimannya, Sabtu malam.

Kabid Humas Polda Riau, AKBP Sunarto mengaku bukannya melarang aksi #2019GantiPresiden dilakukan di Riau. Menurut Sunarto, panitia sendiri yang membatalkan rencana aksi tersebut.

“Mereka membatalkan aksinya, mereka menarik surat itu, artinya itu urusan mereka,” kata Sunarto saya dihubungi, Sabtu (25/8).

Kapolres Kota Pekanbaru Kombes Susanto menambahkan, pertimbangan Neno tidak bisa melanjutkan perjalanan adalah potensi besar massa pro dan kontra. Oleh sebab itu, pihaknya berkoordinasi dengan pihak bandara agar Neno bisa kembali ke Jakarta.

“Ketika polisi melaksanakan pengamanan, lalu ada massa pro dan kontra, tugas kepolisian adalah menjaga keselamatan seluruhnya, termasuk Ibu Neno. Pertimbangan Ibu Neno tidak bisa melanjutkan perjalanan karena massa pro dan kontra punya potensi yang besar terhadap keselamatannya,” ujarnya.

Di Surabaya, pada Ahad, Polda Jawa Timur (Jatim) juga membubarkan massa #2019GantiPresiden yang berkumpul di Tugu Pahlawan. Polisi membubarkan aksi tersebut dengan alasan mengganggu ketertiban umum.

Kabid Humas Polda Jawa Timur (Jatim) Komisaris Besar Polisi Frans Barung Mangera menyatakan, pihaknya tidak pernah mengeluarkan izin untuk digelarnya aksi deklarasi #2019GantiPresiden. Barung beralasan, banyak keluhan yang masuk dari masyarakat agar aksi tersebut tidak digelar.

“Polda Jatim telah menerima keluhan yang cukup banyak dari masyarakat antara lain kegiatan publik car free day mengalami hambatan, mobilisasi ke tempat tempat publik juga terganggu, masyarakat yang menunaikan ibadah ke gereja terhambat. Kami menilai ini (#2019GantiPresiden)lebih banyak mudaratnya dan kegunaanya sama sekali tidak ada,” kata Barung lewat pesan singkatnya, Ahad (26/8).

Barung mengungkapkan, polisi juga mengamankan orang-orang yang dianggap mempunyai pengaruh dengan tetap diselenggarakannya deklarasi #2019GantiPresiden meski tidak memiliki izin. “Sementara dua yang kami amankan,” kata Barung.

Setelah dibubarkan polisi, massa aksi deklarasi #2019GantiPresiden pun bergerak ke Jalan Indrapura, tepatnya di depan Gedunh DPRD Jatim. Di sana massa masih berkerumun dan melaksanakan aksinya. Namun, tidak lama juga muncul sekelompok massa yang menolak deklarasi #2019GantiPresiden tersebut yang sebelumnya melakukan aksi di Jalan Tunjungan.

Massa penolak aksi deklarasi ini sebagian besar terdiri dari Pemuda Pancasila dan Banser. Massa penolak deklarasi #2019GantiPresiden pun terus meneriakkan agar masa aksi deklarasi #2019GantiPresiden dibubarkan dan jalanan kembali lancar.

Akibatnya bentrok pun tidak terhindarkan. Kedua massa ini sempat saling adu argumen dan dorong mendorong. Tidak ingin mengambil risiko, aparat kepolisian yang dipimpin Kapolrestabes Surabaya Komisaris Besar Polisi Rudi Setiawan langsung berusaha membubarkan, dan memasang barikade pasukan di antara kedua massa aksi.

Namun, kedua kelompok massa aksi tidak kunjung mau membubarkan diri. Setelah diberi penjelasan oleh Rudi, kedua massa aksi pun mau meninggalkan lokasi.

Demi menghindari bentrokan saat bubaran, massa aksi deklarasi #2019GantiPresiden sementara dievakuasi ke Masjid Kemayoran yang tak jauh dari lokasi. Sementara massa penolak aksi deklarasi #2019GantiPresiden diminta untuk balik kanan.

Tidak lama berselang, sekelompok Banser merangsak masuk ke Masjid Kemayoran yang dipenuhi massa aksi deklarasi #2019GantiPresiden. Akibatnya bentrokan pun kembali terjadi. Beruntung aparat kepolisian masih berjaga dan bentrokan pun bisa segera direda.

Bentrokan yang terjadi pun memancing pengurus masjid untuk mengambil tindakan. Penguris Masjid Kemayoran meminta kedua massa untuk tidak berada di area masjid. Pengurus tidak ingin bentrokan serupa terjadi.

Peringatan dari Bawaslu

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Fritz Edward Siregar, mengingatkan masa kampanye Pemilu 2019 belum dimulai. Terkait ricuh yang terjadi saat deklarasi #2019GantiPresiden di Surabaya hari ini (26/8), Bawaslu meminta masing-masing pihak koalisi pendukung bakal capres-cawapres tetap menjaga keamanan.

“Kalau ada rusuh, polisi harus segera bertindak. Bawaslu hanya menghimbau agar masing-masing pihak tetap menjaga keamanan,” ujar Fritz dilansir Republika, Ahad sore.

Dia mengingatkan saat ini pasangan capres-cawapres Pemilu 2019 belum secara resmi ditetapkan oleh KPU. Capres-cawapres baru akan ditetapkan pada 20 September 2018.

Selain itu, saat ini juga belum masuk masa kampanye. Masa kampanye sendiri dimulai pada 23 September 2018 dan berakhir pada 13 April 2019. “Kampanye belum dimulai dan pasangan capres-cawapres belum ditetapkan oleh KPU,” tegasnya.

Humas Relawan #2019GantiPresiden, Tjetjep M Yasien menanggapi tindakan aparat kepolisian yang membubarkan aksi deklarasi #2019GantiPresiden di Tugu Pahlawan pada Ahad (26/8). Tjetjep menilai, tindakan aparat kepolisian yang membubarkan aksi tersebut sangat sewenang-wenang.

“Kita melihat perbuatan polisi yang menurut saya sangat sewenang-wenang,” kata Tjetjep kepada awak media di sela aksi.

Tjetjep menjelaskan, dalam Undang-Undang yang ada, tidak diamanatkan aparat kepolisian untuk untuk menolak dilaksanakannya aksi penyampaian pendapat oleh kelompok mana pun. Menurutnya, aparat kepolisian hanya bertugas menjaga kamtibmas, dan melindungi siapapun yang melakukan aksi.

Tjejep juga menjelaskan, Relawan #2019GantiPresiden bukan relawan baru, tetapi sudah dibentuk sejak jauh-jauh hari sebelum pendaftaran Capres-Cawapres. Bahkan menurutnya, umur Relawan #2019GantiPresiden saat ini sudah satu tahun.

“Kita itu lahir sebelum adanya pendaftaran capres-cawapres. Jauh sebelum pendaftaran kita sudah ada. Lebih kurang satu tahun,” kata Tjetjep.

Tjetjep juga mengaku, Relawan #2019GantiPresiden akan terus menjalankan aksinya meski mendapat penentangan dari polisi. “Ini kita lakukan sampai Pilpres,” ujar Tjetjep. (rci/red)