PARADIGMA BARU Pemekaran RIAU PESISIR: DARI ISU ADMINISTRATIF KE PROSPEKTUS EKONOMI MARITIM
*DUMAI* – Wacana pembentukan Provinsi Riau Pesisir kembali menguat dengan membawa “napas baru”. Hal itu mengemuka dalam Forum Silaturahmi Masyarakat Bagian Pesisir Riau yang digelar di The Zuhri Hotel, Dumai, Minggu (26/7/2026)
Forum tersebut dihadiri langsung oleh *Walikota Dumai H. Paisal* dan *Bupati Rokan Hilir H. Bustam*, serta seluruh tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan dari wilayah pesisir Riau.
Dalam forum itu, *Mahmuzin Taher* selaku Tokoh Serta Koordinator Tim Upgrade Lembaga Kajian Riau Pesisir menegaskan bahwa pemekaran tidak bisa lagi dilihat sebatas pembagian wilayah administratif.
*”Pemekaran Riau Pesisir bukan sekadar membentuk daerah otonom baru. Ini adalah strategi nasional untuk menghadirkan pusat pertumbuhan ekonomi maritim baru,”* ujar Mahmuzin di hadapan peserta forum.
Menurut Mahmuzin, ada 3 misi besar di balik usulan Provinsi Riau Pesisir:
1. *Mempercepat pemerataan pembangunan* di wilayah pesisir Riau yang selama ini dinilai tertinggal dari rentang kendali Pekanbaru.
2. *Memperkuat kedaulatan Indonesia di Selat Malaka*, salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia.
3. *Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir* melalui hilirisasi perikanan, pelabuhan, pariwisata bahari, dan energi.
*Bergeser dari Administratif ke Economic Prospectus*
Mahmuzin juga mengajak semua pihak untuk mengubah cara pandang terhadap usulan Daerah Otonomi Baru (DOB).
*”Sudah saatnya paradigma pemekaran bergeser dari sekadar isu administratif menuju pendekatan berbasis prospektus ekonomi atau _economic prospectus_,”* tegasnya.
Dalam paradigma baru ini, tolok ukur kelayakan bukan lagi hanya luas wilayah atau jumlah kabupaten.
*”Yang diukur adalah kemampuan daerah baru dalam menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Mampu tidaknya menarik investasi, memperluas basis pajak dan PNBP, meningkatkan ekspor, serta menghasilkan kapasitas fiskal baru bagi negara,”* jelasnya.
Dengan potensi Selat Malaka, pelabuhan, migas, perkebunan, dan perikanan, Mahmuzin meyakini Provinsi Riau Pesisir memiliki modal kuat untuk menjadi provinsi yang mandiri secara fiskal.
*”Ini bukan beban baru bagi negara. Ini adalah mesin pertumbuhan baru,”* tutup Mahmuzin.
Hadirnya Walikota Dumai dan Bupati Rokan Hilir dalam forum ini dinilai menjadi sinyal kuat dukungan pemerintah daerah terhadap perjuangan Provinsi Riau Pesisir. Sebelumnya, usulan ini juga telah mendapat dukungan resmi dari DPRD dan kepala daerah di Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir, Bengkalis, Siak, dan Kepulauan Meranti.
