MERANTI (pesisirnasional.com)- Hiruk pikuk tentang tidak adanya pencairan sisa 35 persen Siltap dan operasional dalam Anggaran Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti terus bergulir. Sehingga sampai hari ini seluruh Kepala Desa (Kades) se Kepulauan Meranti terus tidak henti-hentinya berjuang mempertanyakan kejelasan dari Pemkab Meranti.
Namun disayangkan perjuangan tersebut seperti menunggu sungai tak berhulu, bahkan seluruh Kades sejauh ini dinilai hanya mendapatkan jawaban sebatas retorika saja seperti dipolitisasi dengan janji-janji perjuangan. Ironisnya lagi Pemkab Meranti bahkan sampai mengatakan ini semua hanya mis komunikasi belaka, sementara seluruh Kades memiliki beban besar yang akan mereka hadapi terhadap desakan-desakan dari perangkat Desa dalam mempertanyakan hak mereka yang tidak dibayar selama 4 bulan tahun 2019 ini.
Hal ini dibuktikan dari hasil pertemuan yang kedua seluruh Kepala Desa bersama Wakil Bupati (Wabup) Kepulauan Meranti, Drs. H. Said Hasyim didampingi Kapolres Meranti, AKBP. Taufiq Lukman Nurhidayat, S.I.K, M.H, Kabag Humas Meranti, Hery Saputra, SH, sejumlah Pejabat Pemkab Meranti lainnya diruangan Sekretariat Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Meranti jalan Tanjung Harapan Selatpanjang, Selasa (31/12/2019) siang.
Didalam forum itu, salah seorang Kepala Desa (Kades) Bagan Melibur, Isnadi Esman, S.Pd mengatakan bahwa mungkin yang muncul persoalan hari ini adalah soal Siltap serta operasional untuk gaji para perangkat desa, para RT, para RW dan lainnya. Tapi kalau lebih detil sebenarnya bukan hanya itu saja, tetapi dalam 35 persen yang tidak dibayar hari ini ada biaya PKK, biaya penanggulangan bencana yang merupakan program prioritas Pemerintah Pusat untuk antisipasi terjadinya Karhutla kedepan dan lain sebagainya, artinya kita pertanyakan ini menjadi tanggung jawab siapa? Sehingga ini seharusnya menjadi pemikiran kita untuk diselesaikan bersama. Mungkin apa yang kami lalukan hari ini adalah cara yang kami anggap baik, bukan dalam bentuk pembangkangan tetapi dimana kami siap dikritik juga beri kami ruang untuk mengkritik.
“Kemudian hal ini bukan kali pertama tetapi sudah tiga kali terjadi di Kepulauan Meranti yakni pada tahun 2016, 2017 dan hari ini tahun 2019. Artinya kalau kita menyimak apa yang disampaikan pak Wakil Bupati tadi bahwa mungkin ini ada mis komunikasi dan lain-lain, tapi kalau saya pribadi silakan kalau salah ini sebenarnya pembiaran pak, artinya pembiaran yang tidak diselesaikan. Sehingga hal ini kami bukan hanya mengharapkan respon dari Pemda Meranti tapi juga Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur Riau, kemudian Mendagri, terutama juga pak Presiden kita”, tegas peria gagah berkacamata tersebut.
Saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Apdesi Kabupaten Kepulauan Meranti, saya berharap apa yang sudah kita sepakati itu menjadi komitmen pak, karena ini juga sebenarnya menjadi tonggak kemajuan kita untuk membangun Meranti secara bersama-sama, pungkas Isnadi.
Usai penyampaian itu, Wakil Bupati Meranti, Drs. H. Said Hasyim menjawab, sekali lagi saya katakan, atas nama Pemda Meranti mungkin ini terjadi mis komunikasi, karena hal ini bisa menimbulkan salah presepsi dimasyarakat, jadi tolong sama-sama kita luruskan sebagaimana yang kita jelaskan kemarin. Diakuinya, kami datang sekali lagi hanya menjelaskan saja tentang keputusan hari ini, kami sangat berterima kasih sekali kepada seluruh Kepala Desa dan kami akan introfeksi diri dimana yang benar kita tenggakkan dan yang salah kita tindak.
“Terakhir untuk pertemuan hari ini kami akan sampaikan hasilnya kepada Bapak Bupati yang saat ini berhalangan hadir karena ada tugas diluar daerah”, ungkap Wabup diakhir pertemuan tersebut.(Andi)