MERANTI (pesisirnasional.com)- Kabupaten Kepulauan Meranti saat ini tengah disibukkan dengan isu hangat yang menjadi buah bibir ditengah masyarakat, karena banyak pencairan dana Pemerintah Daerah (Pemda) hingga tanggal 30 Desember 2019 ini belum juga ada kejelasan dan diduga bakal dianggap hangus atau hilang begitu saja bak ditelan bumi.
Bagaimana tidak, hingga hari ini mulai dari pembayaran gaji Honorer Pemkab Meranti untuk bulan Desember 2019 belum juga jelas, ditambah lagi pembayaran insentif bagi Pegawai di lingkungan Pemkab Meranti hanya 1 bulan dibayar dan 3 bulan tidak dibayar, pembayaran kerjasama media masa juga ada dilakukan pemotongan. Tidak hanya sampai disitu, hal yang sama juga dirasakan Pemerintah Desa (Kades,red) se Kabupaten Kepulauan Meranti yang hingga kini disibukkan dengan pertanyaan kejelasan tentang dana ADD sebesar 35 Persen akhir tahun 2019 yang belum dicairkan oleh Pemkab Meranti.
Menanggapi hal ini, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Kepulauan Meranti, Mahadi saat dikonfirmasi wartawan di Sekretariat Forum Komunikasi Kepala Desa Meranti jalan Tanjung Harapan Selatpanjang, Senin (30/12/2019) mengatakan, hari ini kita mengumpulkan kawan-kawan Kepala Desa se Meranti sebelumnya sudah ada tahapan-tahapan, dimana kita sudah melakukan silaturrahmi dan minta petunjuk sama pak Bupati pada Sabtu malam kemarin membicarakan hajat hidup masyarakat di Desa yang hingga saat ini menjadi kendala dilapangan, tentu saya sebagai Ketua Forum dengan desakan kawan-kawan perlu ambil tindakan untuk kepentingan bersama.
“Sampai tadi malam belum ada kejelasan maka kita sepakati melakukan pertemuan bersama hari ini, karena kalau hanya diam ditempat maka kita seperti inilah jadinya, terulang lagi hal yang sama pada tahun 2016 dan 2017 yang lalu. Diakuinya, sampai akhir tahun 2016 kemarin Pemda tidak melakukan pembayaran dana Desa selama 5 bulan, dilanjutkan kejadian yang sama sampai akhir tahun 2017 Pemda juga tidak melakukan pembayaran selama 2 bulan termasuk operasional juga. Ironisnya lagi semua itu tidak dilakukan tunda bayar, dianggap hangus saja uangnya”, beber Kades Kedabu Rapat itu penuh kekesalan.
Dengan demikian, kita sangat berharap selalu Ketua Apdesi mewakili kawan-kawan Kades se Kepulauan Meranti andai kata sampai hari ini tidak dibayar sama sekali tidak masalah, tapi tolong dilakukan tunda bayar. Sehingga ada harapan bagi jajaran perangkat dan Kades yang sudah berhutang di kedai (kantin,red) itu bisa ditutupi, tapi kalau tidak ada sama sekali ini yang menjadi persoalan dan membuat kawan-kawan bertanya anggaran 35 persen untuk Desa yang belum juga cair tahun ini.
“Hingga saat ini kabar atau angin segar saja tidak ada jawaban dari Pemda, sementara hasil pertemuan kami kemarin sama pak Bupati diminta merekap jumlah dana untuk honor saja, semua sudah kami lakukan dengan jumlah anggaran Rp. 10 Milyar lebih buat seluruh Desa se Meranti. Jumlah itu hanya untuk kepentingan hajat orang banyak, biarlah honor atau perjalan dinas serta kegiatan kami tidak dibayar, tapi tolong untuk gaji RT RW maupun Kadus di seluruh Desa se Meranti dibantu tahun ini”, ujar Mahadi.
Seandainya sampai hari ini atau besok yang merupakan tanggal terakhir pada Desember 2019 ini tidak juga ada yang cair atau tidak ada kepastian jelas maka kita akan kembali minta petunjuk sama pak Bupati, karena menurut beliau ini disebabkan dana perimbangan dari Pusat belum ditransfer, kalau seperti itu adanya saya selaku Ketua Apdesi akan menindaklanjuti hal ini ke Apdesi Provinsi Riau, kalau tidak ada juga tidak lanjutnya kami akan jumpai pak Jokowi melalui Apdesi Pusat. Karena kita ingin mempertanyakan lebih jelas mengapa dana perimbangan untuk Kabupaten lain dikirim sementara untuk Kabupaten Kepulauan Meranti tidak dikirim, pungkas Mahadi menegaskan.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Meranti, Bambang Suprianto, SE.MM melalui Kepala Bidang Perbendaharaan dan Anggaran BPKAD Meranti, Alamayah Al Mubaraq saat dimintai keterangan terkait hal tersebut mengatakan, memang saat ini terjadi defisit anggaran pada struktur APBD Meranti 2019 yang hampir Rp. 16 Miliyar, sehingga berdampak pada sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan berpotensi tidak bisa dibayar. Kita terus berupaya semaksimal mungkin melakukan verifikasi mana usulan pencairan yang dinilai prioritas dan nama yang tidak prioritas.
“Sejuah ini kita menilai defisit anggaran terjadi karena pendapatan yang belum maksimal, sehingga guna mengatasi masalah ini Pemkab Meranti telah menyiapkan langkah efisiensi terhadap belanja langsung yang ada nantinya”, beber Mubaraq.
Ia mengatakan, saat ini pak Sekda Meranti ada didepan bersama pak Bambang untuk melakukan koordinasi terkait kebutuhan yang perlu dilakukan hari ini, mudah-mudahan ada jalan keluarnya, ungkap Mubaraq.(Andi).
