MERANTI (pesisirnasional.com)- Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kepulauan Meranti tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam hal ini Bappeda Meranti menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD, kegiatan kali ini dibuka oleh Plh Bupati Kepulauan Meranti, Dr H Kamsol MM mengambil tempat di Aula Afifa Selatpanjang, Kamis (18/02/2021).
Turut hadir Sekretaris Bappeda Meranti, Randolf, Danramil Selatpanjang Mayor Inf Bismi Tambunan, Wakapolres Meranti, Kompol Nipwin Bonar Hutabarat, Danposal Selatpanjang, Ketua MUI Meranti, H Mustafa, sejumlah jajaran Pejabat Eselon II dan III dilingkungan Pemkab Meranti, perwakilan Perbankkan, organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan komponen lainnya.
Sekedar informasi kegiatan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD ini diatur dalam Permendagri 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah, Pasal 80 ayat (1) mengamanahkan bahwa rancangan awal RKPD dibahas bersama dengan kepala perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan.
Demikian disampaikan Kepala Bappeda Meranti yang diwakili Sekretarisnya, Randolf mengatakan, Bappeda selaku OPD yang melaksanakan Fungsi Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah, melaksanakan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Meranti bertujuan untuk menjaring Aspirasi Pemangku Kepentingan pada tahap awal dengan tujuan untuk menghimpun aspirasi dan harapan para pemangku kepentingan terharadap prioritas dan sasaran pembangunan di tahun 2022 mendatang.
RKPD Kabupaten Meranti yang akan disusun ini merupakan Dokumen Perencanaan Daerah Periode tahun 2022, yang berdasarkan arah Kebijakan Pembangunan Daerah, mengacu pada Dokumen RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2019-2023, serta memperhatikan prioritas pembangunan Nasional, pungkasnya.
Sementara itu, Plh Bupati Meranti, Dr H Kamsol dalam sambutannya mengatakan, Forum Konsultasi Publik ini bertujuan untuk menampung saran dan masukan seluruh pihak yang berkepentingan, baik masyarakat, maupun organisasi kemasyarakatan dan lembaga pemerintah Kabupaten untuk merumuskan Rancangan Program prioritas pembangunan daerah di tahun 2022.
Pelaksanaan konsultasi publik ini merupakan momen yang sangat strategis untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan rencana pelaksanaan pembangunan yang mampu menjawab isu-isu strategis pada tahun 2022 seperti pemulihan ekonomi akibat dampak wabah Covid-19, peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, percepatan dan pemerataan pembangunan daerah, optimalisasi pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar dan aksebilitas wilayah yang berwawasann lingkungan, optimalisasi tata kelola pemerintahan yang baik, efesiensi dan efektifitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran akibat refocusing anggaran.
Untuk itu Plh Bupati Meranti berharap kepada semua peserta Forum Konsultasi Publik ini dapat memberikan masukan dan saran demi kesempurnaan rancangan RKPD Meranti tahun 2022, dan menghasilkan kesepakatan bersama dari berbagai pihak yang disesuaikan dan disinergikan dengan Visi dan Misi Bupati Terpilih.
Terakhir, Bupati menegaskan agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan sungguh-sungguh demi peningkatan taraf ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Meranti, ungkap H Kamsol.
Terlihat dilapangan dari pemaparan pihak Bappeda Meranti permasalahan yang dihadapi Meranti saat ini meliputi angka kemiskinan masih cukup tinggi berkisar 25 persen lebih, masih tingginya pengangguran dampak dari Pandemi Covid-19, nilai hasil pertanian masih rendah, transportasi orang dan barang masih mahal, akses dan layanan kesehatan masih perlu ditingkatkan, rata-rata kualitas Pendidikan masih ditingkat SMP, pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ekonomi kurang optimal dimana komodity unggul Meranti belum diolah hingga ke Industri Hilir, abrasi pantai yang rawan banjir.(Andi)