Sat. Jul 13th, 2024

DUMAI ( PESISIR NASIONAL.COM )   26/11/2021. Aliansi perjuangan hak masyarakat Dumai (APHMD ) menolak berdirinya bangunan diwilayah PT Energi Unggul Persada ( EUP)  dan meminta Kejelasan serta  Ketegasan Tim kordinasi tata ruang kota Dumai yang diketuai oleh Sekretaris daerah kota Dumai ( Sekda)  Terkait Izin dan Bangunan PT UEP yang ditengarai tidak mendapat izin dari Badan pertanahan Nasional ( BPN)  Kota Dumai. Jum’at (26/11/21)

Menurut Sekretaris APHMD M.Ali Syamsurizal SH,   dalam keterangan persnya,  sangat tidak manusiawi TKPR kota Dumai terkait perizinan PT EUP, mengapa tuntutan serta perjuangan alianasi mahasiswa kota Dumai tidak dijadikan pertimbangan terkait perizinan PT EUP.

Lanjut Ali , Mencermati tuntutan dari  Aliansi Mahasisiwa Dumai  ( AMD ),  semua perizinan serta bangunan yg berdiri diatas wilayah sudah jelas tidak disetujui oleh Badan BPN kota Dumai, seharusnya pemerintah kota Dumai mengkaji ulang prihal tuntutan AMD, bukan justru megabaikannya.

Seperti diberitakan beberapa media sebelum berita ini diturunkan, aksi unjuk rasa AMD kota Dumai didepan kantor DPMST terkait  tuntutan dari Aliansi Perjuangan Hak Masyarakat Dumai ( APHMD ) Mendesak TKPRD Kota Dumai yang diketuai oleh Sekda Kota Dumai, supaya masah perizinan PT. EUP dapat terang benderang APHMD meminta sekdako Dumai segera memberikan jawabanya.

Jangan dipeti kemaskan permasalahan ini, karena kota Dumai  butuh keaman serta kondusif, kami mendukung investor yg masuk ke Indonesia apa lagi di Kota Dumai yang kita cintai ini, namun perlu diperhatikan apabila ada perusahaan yang melanggarn aturan baik secara administrasi, apalagi merampok tanah rakyat tolong segera diselesaikan, karena kami masih bersabar menunggu etikat baik TKPRD Kota Dumai dan dapat melibatkan APHMD dalam gelar perkara atau survey dilapangan” Tegas Ali, yang juga mantan Ketua Pemuda Pancasila

APHMD menjelaskan, akan melaporkan sekdako Dumai kepada Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) terkait tidak transparan TKPRD kota Dumai untuk menyelesaikan permasalahan perizinan PT EUP, maka satu satunya jalan yang harus kami tempuh yaitu melaporkan persoalan ini ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) ( PN /rls)

By redaksi