PesisirNasional.com – Ada peristiwa tidak biasa di sela aktivitas Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Agus Subiyanto meninjau sentra vaksinasi Covid-19 di Parongpong, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Kamis (23/9). Jenderal berbintang dua ini mendatangi dan membuat seorang nenek terharu.
Ketika itu, Agus bersama rombongan pejabat utama Kodam III Siliwangi sedang dalam perjalanan. Dia tiba-tiba menghentikan laju sepeda motornya.
Agus kemudian melangkah sambil membawa paket sembako. Dia menghampiri seorang wanita lanjut usia yang sedang duduk di teras rumah.
Sang nenek bernama Asih (90). Warga Kampung Suntenjaya RT 01 RW 10, Lembang itu tamak lemah. Perempuan tua yang sakit-sakitan itu hidup sendiri tanpa suami.
Agus dan Asih terlibat perbincangan. Sesekali terdengar tawa.
Beberapa saat kemudian air mata Asih menetes. Rupanya, ia terharu dengan tawaran Agus untuk berobat ke rumah sakit.
“Mak dicandak ka rumah sakit hoyong, (Nek dibawa ke rumah sakit, mau?),” ajak Agus Subiyanto.
Usai pertemuan dengan Asih, Agus mengingatkan bahwa di tengah pandemi Covid-19 banyak masyarakat yang kesulitan. Kunci yang penting dalam melewatinya adalah saling membantu sesama.
“Ini merupakan fenomena sosial, banyak yang kesulitan dan butuh bantuan. Kita harus saling bantu meringankan beban mereka,” kata Agus.
Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat pada Maret 2021, jumlah penduduk miskin di Jawa Barat menjadi 4,20 juta jiwa atau 8,40 persen dari total populasi yang ada.
Jumlah tersebut meningkat 8,55 ribu jiwa jika dibandingkan dengan periode September 2020. Angka ini tidak terlepas dari faktor pandemi Covid-19 yang berdampak pada perekonomian.
“Kenaikan itu ditunggangi pada dampak tenaga kerja banyak yang kehilangan pekerjaan,” ucap Kepala BPS Provinsi Jawa Barat Dyah Anugrah Kuswardani.
“Disparitas kemiskinan di daerah pedesaan itu gambarannya pedesaan lebih tinggi daripada perkotaan. Kemiskinan lebih terserap di pertanian, 36 persen, kebanyakan petani gurem (petani gurem didefinisikan sebagai rumah tangga pertanian yang mengusahakan lahan pertanian kurang dari 0,5 ha),” tutupnya.
k pungutan liar saat ini telah berkonotasi menjadi suatu kewajaran yang ada dalam proses pelayanan publik. “Ini tidak hanya terjadi di kementerian dan lembaga, namun berkembang bahkan pada level terkecil hingga RT/RW sekalipun,” ujarnya seperti dilansir Antara.
Pemerintah, kata Mahfud lagi, memandang bahwa Satgas Saber Pungli masih diperlukan dalam menciptakan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, dan terukur. “Satuan Tugas Saber Pungli masih diperlukan dalam menciptakan keberhasilan terlaksananya pembangunan,” jelas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.
Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli Agung Budi Maryoto menyebutkan sejak dibentuk pada 28 Oktober 2016, Satgas Saber Pungli telah menerima sebanyak 37.854 laporan atau aduan masyarakat.
Adapun kegiatan Satgas Saber Pungli yang telah dilakukan, antara lain operasi tangkap tangan (OTT) sebanyak 43.953 kegiatan dengan tersangka sejumlah 62.375 orang, dan barang bukti berupa uang hasil OTT di seluruh Indonesia sebanyak sekitar Rp325 miliar. [yan]
Sumber: Merdeka